“WUALAH……BANJIR LAGI……”

“WUALAH……BANJIR LAGI……”

Ini pertama kalinya aku menyaksikan gejala sosial yang timbul di Jakarta, setelah aku kembali dari Bengkulu. Jakarta banjir pada Jum’at 1 Februari 2008. Sepulang kerja sore itu aku nyaris terjebak oleh air yang tidak kenal kompromi. Jakarta terserang banjir untuk beberapa wilayah yakni di Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Banyak orang mengeluh dan berkomentar tentang Ibukota Negara yang terancam tenggelam oleh air ini. Ribut sana sini mengenai teriakan banjir oleh masyarakat sekitar membisingkan telingaku. Para pengungsi yang termasuk kedalam golongan warga miskin ini pun berjalan beriringan ditengah arus air yang tenang.

Hampir setiap tahun Jakarta dilanda banjir dan hampir setiap tahun pula mereka berkelekar tentang banjir. Tapi apakah mereka semua para elite politik, pejabat Pemerintah, pengusaha dan rakyat miskin menyadari bahwa teriakan mereka sama sekali tidak seimbang dengan prilaku mereka selama ini. Tangan-tangan mereka yang bergerak membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan, sungai, kali bahkan laut pun menjadi penghuni sampah yang menghambat jalannya air. Jika dihitung oleh umur mereka semua, sudah berapa kalikah mereka membuang sampah sembarangan. Itu hanya hitungan tahun bagaimana setiap harinya, lalu dikalikan lagi dengan jumlah penduduk Jakarta dan Sekitarnya. Wualah…Menyedihkan sekali nasib ikon Negara Republik Indonesia tercinta ini. Jadi wajar saja jika Jakarta menumpahkan airmata kesedihannya.

Alangkah indahnya bagi mereka semua yang menyadari bahwa ini adalah bagian dari ulah para penghuni Jakarta itu sendiri. Banjir datang tak kenal kompromi sama seperti para manusia yang tak kenal kompromi ketika membuang sampah sembarangan.

-----xxxxxxxxxxxx-----

“ SEKEDAR SAPA JAKARTA… ”

“ SEKEDAR SAPA JAKARTA… ”

Jakarta memang konyol,,,, tapi aku tidak bisa menyalahkannya begitu saja. Aku melihat dan merasakan tentang fenomena sosial yang terjadi didalamnya. Sebuah realita yang sesungguhnya menarik perhatianku untuk menyaksikan drama kehidupan manusia, menampilkan setiap adegan yang berbeda-beda tetapi masih dalam satu alur cerita tentang kemiskinan. Jakarta yang memiliki peran besar sebagai Ibukota Negara telah memiliki dampak negatif bagi para penduduknya. Hal ini sangat dirasakan ketika program kerja dibidang kesejahteraan rakyat tidak berjalan secara menyeluruh dan tidak merata mencangkup segala unsur golongan penduduknya, melahirkan sejumlah persoalan yang ada seperti jumlah pengangguran yang semakin meningkat setiap tahunnya, ditambah lagi dengan kebutuhan hidup yang semakin sulit terjangkau oleh kelas menengah kebawah. Melahirkan beragam profesi yang harus dijalani demi mempertahankan hidup.

Yang menarik perhatianku…. Profesi ini tidak hanya dijalani oleh kaum tua dan muda, tetapi anak-anak kecil juga memiliki peran didalamnya. Ada yang menjadi tukang semir, tukang koran, pengamen kecil, sampai-sampai menjadi seorang pengemis kecil. Sudah lama fenomena sosial ini terjadi sehingga melahirkan apa yang dinamakan dengan masalah sosial. Karena hal ini sudah menyangkut eksploitasi anak dengan cara memperkerjakan atau sengaja membiarkan anak kecil mencari uang dibawah umur. Seharusnya mereka para pewaris bangsa duduk manis di sekolah menikmati jenjang pendidikan dan bermain sebagaimana lazimnya anak-anak kecil yang biasa, tapi bukan untuk dijalanan.

Apakah sebegitu kejamnya lingkaran setan ekonomi…??? Membiarkan semuanya terjadi…. Tidak ada tanda-tanda dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi atau setidaknya mengantisipasi permasalahan sosial ini. Kalaupun ada itu hanya program kerja yang bersifat sementara saja, terkesan sebagai formalitas belaka yang nantinya dapat berguna untuk laporan pertanggung jawaban dipenghujung masa lepas jabatan.

Yang kulihat para pejabat diam, yang kudengar tidak ada suara. Lantas kemana kabarnya wajib belajar 9 tahun ? dan apa kabarnya sekolah gratis dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) ? Padahal kedua program kerja tersebut dibuat untuk anak-anak yang tidak mampu. Lalu realitanya saat ini, kedua kabar tersebut tenggelam begitu saja ditengah hiruk pikuk kesibukan mereka dalam mengisi kekosongan perut. Para pejabat terlalu asik dalam menikmati hidup ini, telalu asik bermain dengan segala bentuk pertimbangan yang memperlambat jalannya suatu keputusan, terlalu asik bermain retorika kata sehingga kata miskin masih merasa malu untuk diakuinya, padahal uang yang mereka pakai adalah hasil dari keringat kerja keras rakyat kecil dalam membayar pajak.

Lalu pada akhirnya sampai kapan anak-anak kecil itu berada dijalanan ? Merengek dan memelas meminta uang dengan segala kondisi dan situasi lalu lintas yang membahayakan jiwa mereka. Belum lagi kerasnya kehidupan jalanan yang menyeret mereka ke arah kriminalitas. Atas nama pribadi aku turut berduka cita akan hal ini, ingin rasanya mengibarkan bendera kuning di depan kantor Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau di depan kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebagai ungkapan atas matinya kebijakan yang selama ini mereka buat.

Tentunya kita tidak bisa berharap banyak dari standar otak para pejabat itu sendiri karena permasalahan sosial ini sangat memerlukan partisipasi dari masyarakat dan LSM. Dalam menciptakan iklim yang bersahaja bagi anak-anak jalanan. Kepedulian kita adalah sebagai cermin atas nama kebersamaan dan persaudaraan. Mari kita tunjukkan kebenaran sikap kepada anak-anak jalanan yang seharusnya dapat dilakukan oleh para pejabat. Hal ini tidak lebih kita memberi contoh yang baik bagi para pejabat Pemerintah, karna mereka tidak merasa mampu melakukannya.

********

“SELOGAN”

“SELOGAN”

Dari dulu sampai sekarang banyak orang bilang bahwa Indonesia merupakan Negara yang kaya dan subur serta aman sentosa. Begitu juga banyak para pejabat Pemerintah kita bilang bahwa Indonesia merupakan Negara berkembang. Kita juga tidak lupa bahwa sampai dengan saat ini Indonesia telah 6 kali mengalami pergantian Pemimpin Negara atau seringkali kita sebut Presiden. Tetapi apa yang terjadi sekarang, dari dulu sampai saat ini selogan Indonesia sebagai Negara berkembang terus melekat dihati rakyat. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan realita yang ada dan merupakan bentuk pembodohan yang ditunjukkan secara abstrak oleh para pejabat Pemerintahan kita kepada rakyat Indonesia. Pada kenyataannya masih banyak rakyat miskin yang hidup serba kekurangan. Ini merupakan suatu permasalahan dasar yang telah menjadi suatu bukti bahwa Indonesia merupakan Negara miskin.

Hal ini tercermin dari semakin bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia setiap tahun, meningkatnya arus populasi para gelandangan dan pengemis, bertambah banyak anak-anak putus sekolah sehingga melahirkan anak-anak jalanan dan lain sebagainya. Mereka telah menjadi masalah sosial yang harus segera diatasi.

Jika kita perhatikan saat ini, peranan dari Pemerintah Pusat sangat kurang dalam merespon keberadaan mereka. Departemen Sosial selaku instansi Pemerintah yang paling bertanggung jawab pun tidak terdengar suaranya dalam memberikan perhatian khusus kepada para PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Pekerjaan mereka mengalir hanya sekedar mengikuti program kerja yang sudah ada sebelumnya. Tidak ada inovasi terbaru dari program kerja yang mereka buat, terkesan hanya sebagai formalitas belaka. Sehingga permasalahan sosial ini menjadi permasalahan regenerasi setiap tahunnya, tidak ada perubahan menuju ke arah lebih baik yang dapat ditunjukkan secara signifikan dari tahun ke tahun.

Dan pada akhirnya tidak terasa sudah berjalan hampir 4 tahun masa bakti Presiden kita ke-6 beserta staf jajarannya, sementara dalam rentan waktu selama hampir 4 tahun itu kita juga tidak merasakan adanya perubahan dalam sektor ekonomi. Rakyat miskin masih terus berteriak tentang kelangkaan minyak tanah dan mahalnya harga sembako, semakin bertambah jumlah pengangguran dan anak-anak yang putus sekolah. Menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tertinggal jauh dihadapan bangsa-bangsa lain.

Inilah realitas yang terjadi di Indonesia, meskipun para pejabat Pemerintah berhasil membumikan selogan Indonesia sebagai Negara berkembang, tetapi keberadaan rakyat miskin tetap menjadi bukti Indonesia sebagai Negara miskin. Sepertinya para pejabat kita lupa dengan apa yang dimaksud Demokrasi yaitu bentuk pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh sebab itu miskin atau tidaknya dari suatu Negara dinilai dari kehidupan ekonomi rakyatnya.

----------xxxxxx---------